Mengatasi Penyelewengan Anggaran pada Rekening Belanja Pakai Habis lingkup Pemerintah Daerah
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pada proses perencanaan suatu kegiatan harus jelas masukan, keluaran, hasil serta rincian kegiatan yang sejatinya berbasis anggaran kinerja sehingga pada saat pelaksanaannya mengurangi efek penyalahgunaan anggaran seperti penyakit era kepmendagri 29 tahun 2002 pada periode tahun 2002 – 2006 dimana kegiatan cenderung tidak memiliki target yang jelas dan dianggarkan tanpa hasil kegiatan yang jelas pula.

Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dan atas maksud tersebut, dalam perencanaan kegiatan semestinya jelas berapa jumlah elemen kegiatan yang dapat mendukung hasil maksimal suatu kegiatan termasuk akurasi rekening belanja dalam mendukung transparansi kegiatan, sehingga jelas apa yang dianggarkan sampai pada item terkecil rekening belanja tersebut.

Dalam perencanaan suatu kegiatan pula tak lepas dari penganggaran barang pakai habis  (ATK, fotocopy, cetak dll). Selain karena rekening tersebut sebagai rekening wajib oleh suatu kegiatan dan tidak mungkin ditiadakan karena merupakan elemen dasar dalam pelaksanaan administrasi kegiatan, rekening tersebut juga rekening belanja yang mobile untuk mendongkrak anggaran suatu kegiatan karena jarang menjadi sorotan. Sehingga tak jarang pula suatu kegiatan besaran anggarannya didominasi oleh anggaran barang pakai habis yang lebih besar dari rekening belanja lainnya. Akan tetapi, maraknya praktek pembiayaan fiktif yang harus dibiayai kegiatan membuat para perencana memutar otak untuk memarkup anggaran suatu kegiatan, yang umumnya terjadi pada rekening belanja barang habis pakai.

Selain pada sisi perencanaan, barang pakai habis juga banyak terjadi penyelewengan pada saat pengelolaannya. Padahal sangat jelas sistem prosedur pengelolaan barang dan jasa pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan pengelolaan barang mulai dari perencanaannya kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,  penerimaan, penyimpanan dan penyalurannya, penggunaan, penatausahaan pemanfaatan sampai pada tuntutan ganti ruginya.

Khususnya pada penerimaan dan penyalurannya, menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, barang yang telah diadakan akan disimpan oleh penyimpan barang dan sebelumnya oleh Panitia Pemeriksa Barang  d[periksa, diteliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima dengan Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantu pengelola. Dari hal tersebut harus menjadi perhatian besar pemerintah disebabkan khususnya barang pakai habis pengeloaannya tidak melalui standart prosedur disebabkan Barang pakai habis khususnya ATK dan penggandaan tidak diadakan sesuai sebenar-benarnya kontrak kerja dengan rekanan (SPK atau Surat Pesanan). Dalam praktek ini terjadi kerja sama antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Rekanan, Pemeriksa Barang, Verifikator Keuangan dan tentu saja Pimpinan SKPD selaku Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran. Karena trik tersebut, tentu saja barang yang diterima untuk dijadikan barang persediaan (stock) oleh penyimpan barang tidak sesuai dengan berita acara serah terima.

Bisa dihitung secara kotor kerugian Negara apabila dalam 1 kegiatan menaganggarkan 10 – 50 jutaan Pembiayaan belanja barang pakai habis dimana yang benar-benar digunakan hanya 50%nya saja, dikalikan berapa kegiatan dalam 1 SKPD dan jumlah SKPD dalam suatu pemerintahan daerah. Tentu saja praktek ini sangat merugikan Negara dan perlunya dibuatkan aturan main pengelolaan barang dan jasa. Bukan karena kebijakan yang dibuat pemerintah dalam Permendagri 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi untuk lebih menjaga tingkat profesionalisme aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan tersebut.

SOLUSI

  1. Pembuatan RKBU Barang pakai habis.

Pada umumnya RKBU telah disusun oleh SKPD pemerintah daerah untuk tahun yang akan berjalan. Perencanaan kebutuhan barang dilakukan berdasarkan pertimbangan : a) untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit/satuan kerja sesuai besaran orang/jumlah pegawai dalam satu organisasi; b) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian; c) adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi/berubah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang; d) untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan e) pertimbangan teknologi, sedangkan perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah.

Akan tetapi jarang yang mengikutkan rencana kebutuhan umum untuk kebutuhan barang pakai habis terutama rekening barang pakai habis yang melekat pada kegiatan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menekankan bahwa RKBU yang diajukan berdasarkan pengalaman kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk dijadikan bahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengadakan asistensi untuk menilai kewajaran penganggarannya.

Akan tetapi langkah ini tetap memiliki kekurangan karena proses ini belum sampai pada pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan setiap kegiatan baik pengawasan internal dari SKPD itu sendiri, ataupun pengawasan oleh instansi fertikal seperti Inspektorat.

  1. Kebijakan Kegiatan Barang Pakai Habis dikelola terpusat pada satu Kegiatan

Terlalu banyak pengelola menyebabkan terlalu banyak celah untuk penyalahgunaan, begitu pula kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, semakin banyak kegiatan yang menganggarkan maka semakin banyak pula tempat untuk menguras uang Negara dan semakin sulit pula untuk diaswasi.

Hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk membuat satu kebijakan kepada setiap SKPD untuk mengelola barang pakai habisnya terpusat pada satu kegiatan saja. Artinya, satu kegiatan ini memiliki output memenuhi kebutuhan barang pakai habis pada SKPD selama 1 tahun. Memberlakukan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi hasil yang diharapkan oleh kegiatan lainnya karena tetap dapat berjalan sebagaimana saat kegiatan tersebut masih include dengan rekening tersebut dan justru memberi keuntungan seperti :

  • memberi kemudahan dalam pengadaan barangnya, dikarenakan rekanan yang digunakan tidak sebanyak apabila rekening tersebut tersebar dalam berbagai kegiatan.
  • kemudahan kontrol oleh pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa,
  • kemudahan pemeriksaan oleh auditor,
  • kemudahan proses penyimpanan dan penyalurannya oleh penyimpan barang disamping dapat mengetahui secara cepat stok yang kurang dan memerluukan penyeseuaian
  • dapat mengetahui secara jelas kebutuhan barang pakai habis kegiatan karena jelas barang yang diminta adalah barang yang telah ada pada gudang persediaan.
  • akurasi pada sisi perencanaan disebabkan penggabungan rekening belanja dari beberapa kegiatan membuat kegiatan ini memiliki bobot anggaran yang besar dan dapat menjadi perhatian oleh Tim Anggaran eksekutif tentang kewajarannya serta legislatif saat pembahasan anggaran pada saat akan ditetapkan di DPR.

disamping keuntungan yang diperoleh, metode ini tentu saja tak luput dari kekurangan. Antara lain terhambatnya pelaksanaan apabila barang yang diinginkan tidak ada pada gudang persediaan, serta bisa menyebabkan menurunnya peranan PPTK karena berkuranggya anggaran yang dikelola.

  1. Membangun sistem informasi pengelolaan persediaan barang habis pakai 

Hal yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan barang tidak akurat, proses pencatatan, dokumentasi data transaksi terhambat, kontrol barang kadaluarsa tidak dapat dilakukan, dan kontrol persediaan barang tidak optimal adalah dengan dibangunnya sistem informasi pengelolaan persediaan barang habis pakai. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah memberikan kemudahan bagi pengelola barang dan jasa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Tahapan pengembangan sistem yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah analisis sistem, perancangan sistem dan implementasi sistem berupa perangkat lunak bantu yang digunakan untuk mengimplementasikan rancangan sistem.

Pemerintah Daerah merancang sedemikian rupa sehingga sistem pengelolaan persediaan barang habis pakai dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga dihasilkan spesfikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan tersebut digambarkan dalam diagram arus data, rancangan tabel, diagram relasi entitas, rancangan antarmuka, rancangan menu dan rancangan laporan. Basis data dalam mencakup tabel barang, pengguna, pemasok, sirkulasi, notabon, persediaan, pengusulan barang, cek permohonan dan kadaluarsa barang. Layanan yang disediakan meliputi layanan pendataan, permohonan barang, pengambilan barang, pengusulan barang dan pemasukan barang, dan mampu menghasilkan informasi persediaan barang (sisa dan stok awal), keadaan barang yang dikelola, banyak barang yang digunakan, dan barang yang perlu ditambah persediaanya.

Manfaat atau target dari penyusunan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

  • Ketaatan kepada peraturan pengelolaan barang daerah/barang milik negara yang berlaku.
  • Kemudahan pengaksesan informasi mengenai barang daerah.
  • Kecepatan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pelaporan.
  • Keakuratan penghitungan nilai-nilai dalam semua dokumen/laporan yang dihasilkan.

Akan tetapi tak lepas dari hal tersebut masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelememahan tersebut antara lain tetap mengarah pada profesionalisme aparat pelaksananya karena aplikasi ini menitik beratkan hanya pada tertib administrasinya. Pelaksanaan pengadaan dan pengendaliannya masih memerlukan control apalagi pada saat terjadi penyalah gunaan secara berjamaah. Disamping itu melaksanakan metode ini berarti penyarapan anggaran baru oleh pengadaan sistem aplikasi yang akan digunakan.

Dengan membandingkan tiga alternatif diatas, penggunaan alternatif kedua yaitu Kebijakan Kegiatan Barang Pakai Habis dikelola terpusat pada satu Kegiatan. Hal itu disebabkan karena adanya kemudahan dalam pengawasan kegiatan yang susah diaplikasikan pada alternatif pilihan pertama dan kedua serta kontrol dalam pengadaannya yang menjadi kendala pada alternatif pertama dan ketiga. Selain itu menggunakan metode kedua tidak memerlukan suntikan anggaran untuk menganggarkan sistem informasi seperti pada alternatif ketiga.

Pelaksanaan alternatif diatas akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan profesionalisme, kesadaran dan kejujuran aparat yang melaksanakannya, karena sebaik apapun kebijakan yang ditetapkan tetapi tidak diimplementasikan dengan baik serta tidak dilanjutkan dengan pengawasan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik pula.

_______________________________________________________________

Penulis, Drs.Idris,M.Si

idrissamp

 

Berita Lainnya

Berita Terbaru