A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002  pada pasal 7A bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden. Implementasi yang diharapkan pada pasal tersebut adalah para PNS yang diangkat menduduki jabatan struktural setelah menduduki jabatannya semestinya telah lulus diklat kepemimpinan sesuai tingkatan jabatan struktural yang didudukinya.

Dari kebijakan tersebut pula semestinya pejabat yang tidak lulus diklat kepemimpinan pada jenjang jabatannya setelah 2 (dua) tahun diangatnya menjadi pejabat diberhentikan pada jabatannya.

B. IMPLEMENTASI PASAL 7A PP NOMOR 13 TAHUN 2002 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan salah satu fungsinya dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan diklat daerah (Perda Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng). Dari uraian tugas dan fungsi tersebut, BKD Kabupaten Soppeng adalah pemberi pertimbangan kepada Bupati Soppeng dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural bagaimana kelayakan dan kompetensi serta persyaratan lain seperti diklat pegawai negeri sipil sebelum diangkat sebagai pejabat struktural (sekretaris Baperjakat). Selain itu, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah juga merencanakan pelaksnaan diklat kepemimpinan kepada pejabat struktural yang telah menduduki jabatan maksimal 2 tahun setelah diangkatnya PNS dalam suatu jabatan tersebut dalam melaksankan amanat PP Nomor 13 Tahun 2002.

Akan tetapi dalam pelaksanaanya, Badan Kepegawaian dan diklat daerah memiliki berbagai masalah dalam mengimplementasikan Pasal 7A PP Nomor 13 Tahun 2002 antara lain :

1. Tingginya rasio pejabat yang dilantik tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran pelaksanaan diklat yang diberikan.

 Dalam kurun waktu 3 tahun setelah pelantikan Bupati Soppeng (2011 – 2013), sebanyak 639 Pejabat yang dilantik menduduki jabatan dan besar diantaranya adapah pejabat yang dipromosikan. Jumlah pejabat promosi tersebut tidak berbanding lurus dengan anggaran pelaksanaan diklat Kepemimpinan sehingga banyak pejabat yang dianggap terlambat menyelesaiakan persyaratan jabatannya. Semestinya dalam rapat-rapat baperjakat dibahas pula tentang ketersediaan biaya Diklat Pim untuk pejabat yang akan dipromosikan.

Mengambil sampel pada tahuan anggaran 2013 BKD Soppeng menyisakan 12 pejabat eselon II, 29 pejabat eselon III dan 141 pejabat eselon IV yang harus didiklatkan, dimana dari pejabat yang belum mengikuti diklat tersebut 3 pejabat eselon II, 8 orang pejabat eselon III dan 108 pejabat eselon IV harus telah lulus diklat sebelum pertengahan tahun 2014. Sementara kemampuan anggaran pada BKD Soppeng sendiri hanya mampu mendiklatkan 80 Pejabat Eselon IV (1 angkatan baru bisa dilaksanakan setelah perubahan anggaran) dan pengiriman 5 pejabat eselon III ke PKP2A LAN Makassar. Pelaksanaan diklatpun jauh dari standart biaya diklat yang dikeluarkan LAN Makassar dikarenakan minimnya lokasi anggaran yang dilaokasikan ke BKD Soppeng.  Pada tahun 2013 dari 2.8 M biaya tidak langsung pada APBD Pokok, kurang lebih 1.8 M dialokasikan kekegiatan diklat (diklat Pim dan fungsional) dan selebihnya itu untuk biaya manajemen PNS se Kabupaten Soppeng (termasuk penerimaan CPNS KII, Mutasi, Kepangkatan dll) serta biaya rutin kantor BKD Soppeng.

Kendala besar terjadi apabila terjadi keterlambatan pada penetapan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2014 atau penganggaran pelaksanaan/pengiriman peserta diklat harus menunggu perubahan anggaran (seperti kasus 1 angkatan pelaksanaan diklat PIM pada APBD 2013 yang dilaksanakan setelah perubahan APBD) menunggu sisa anggran karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Hal tersebut bisa menyebabkan keterlambatan para pejabat tersebut memenuhi persyaratannya dalam menduduki jabatan.

 2. Kepala SKPD enggan menganggarkan sendiri biaya pengiriman pejabat di SKPDnya untuk mengikuti diklat kepemimpinan pada Lembaga penyelenggara Diklat. 

Tingginya beban anggaran yang ditanggung BKD Soppeng untuk melaksanakan Diklat Kepemimpinan yang tidak sebanding dengan jumlah pagu anggaran yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng membuat Kepala BKD Soppeng melakukan berbagai upaya agar pejabat yang telah menduduki jabatan tersebut dapat lulus diklat kepemimpinan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan koordinasi kepada Kepala SKPD untuk mengirimkan pejabatnya yang belum lulu diklat kepemimpinan mengikuti diklat PIM ke lembaga pelaksana diklat (LAN Makassar, Badan Diklat Provinsi, ataupun lembaga pelaksana diklat lainnya).

Akan tetapi karena tidak adanya kebijakan tentang hal tersebut, membuat SKPD lebih cenderung mengembalikan pelaksanaan diklatnya kepada BKD Soppeng dikarenakan tingginya kebutuhan anggaran SKPD tersebut.

C. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002  pasal 7A pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng lebih besar terjadi indikasi kegagalan apabila :

  1. Jumlah anggaran yang dibebankan pada BKD Soppeng tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang akan didiklatkan.
  2. Kurangnya koordinasi antara pimpinan menyangkup pejabat yang telah menduduki jabatan akan tetapi belum lulus diklat kepemimpinan.

_____________________________________________________

Penulis,

idrissamp

Nama : Drs.Idris.M.Si

Jabatan : Kepala BKD Soppeng

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan