Berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 yang antara lain mengatur tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. BUP PNS
  2. bagi pejabat administrasi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III kebawah dan pejabat fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
  3. bagi pejabat pimpinan tinggi (sebelumnya dikneal sebagai pejabat struktural eselon I dan pejabat struktural eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun.
  4. dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedai lagi melaksanakan tugas, baik Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan, yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun, maka Keputusan Pemberhentian dan Keputusan Pensiun termasuk Keputusan Pemberhentian dan Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. dalam hal terdapat PNS yang Keputusan Pemberhentian /Pertimbangan Teknis Pensiunnya telah ditetapkan dan TMT pensiunnya rnulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
  6. dalam hal terdapat PNS yang :
  7. menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, kernudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
  8. belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun,

maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan