Hak dan Kewajiban PNS Menurut UU ASN dan PP 53
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

A. Pengertian PNS menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perudang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas kita dapat simpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil ( PNS) itu harus :

  1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang
  2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
  3. Diserahi tugas dan sebuah jabatan dan atau tugas negara lainnya yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.
  4. Digaji menurut Undang-Undang yang berlaku.

 

B. Pengertian PNS di UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Di dalam UU ASN ada terminologi Pegawai Aparatur Sipil Negara PNS ASN ini terdiri dari 2, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Dalam UU ASN PNS didefinisikan dalam angka 3 yang berbunyi :

  1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat terteentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. Dalam bahasa Ingris PNS diistilahkan dengan sebutan Civil Servant (Pelayan Publik) yang pada intinya mmempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau rakyat. Disetiap negara di dunia memiliki definisi masing-masing tentang Pegawai Negeri Sipil. Inggris misalnya, PNS atau civil servant adalah sebutan untuk orang yang dipekerjakan oleh Ratu Inggris. Pegawi yang dipekerjan oleh Parlemen maupun badan publik yang lain . Di negeri Ratu Elizabeth tersebut hanya ada 1 dari 12 badan publik yang pegawainya di sebut dengan PNS.
  3. Di Amerika PNS disebut dengan Civil Cevice. Civil Sevice adalah orang-orang yang bekerja untuk badan pemerintah meliputi yang bekerja di Negara Federal ( Federal State), Negara (State), dan Lembaga Pemeerintah Daerah . Masing-masing PNS di sana bertanggung jawab penuh pada daerah yang di kelolanya.

 

C. Hak dan Kewajiban PNS Menurut UU Aparatur Sipil Negara

Hak dan kewajiban pegawai plat merah dalam uu asn diatur dalam pasal 21 dan 23. Perlu pembaca ketahui dalam UU ASN kewajiban PNS dan PPPK sama akan tetapi masalah Hak berbeda. Hak PNS diatur dalam pasal 21 dan hak PPPK diatur dalam pasal 22. Perbedaannya, PPPK tidak mempunyai hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

  1. Hak PNS (Pasal 21 UU ASN)
    1. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas.
    2. Cuti
    3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
    4. Perlindungan
  2.  Kewajiban Pegawai ANS (di dalamnya termasuk Kewajiban PNS) (Pasal 23)
    1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
    2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
    3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
    4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,     dan tanggung jawab.
    6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
    7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik.

Berita Lainnya

Berita Terbaru