Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 di Assembly Hall, JCC, Senayan, Jakarta (10/05/2017).

Rakor yang diikuti oleh pejabat dan pengelola kepegawaian dari Kementerian maupun Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali dari Pemkab Soppeng yakni Sekkab Soppeng Sugirman Djaropi, Kepala BKPSDM Soppeng Andi Mahmud, serta Sekretaris, Mare’A turut serta dalam Rakornas yang pada tahun ini mengusung tema “Transformasi Digital dalam Manajemen ASN”.

Rakornas tersebut digelar dalam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan manajemen kepegawaian dengan seluruh pejabat pembina kepegawaian dan juga untuk membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian melalui “Transformasi Digital” menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Bermartabat, dan Berdaya Saing Global.

Beberapa paparan diantaranya pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan efektifitas belanja pegawai, Dukungan Sarana dan Prasarana Teknologi Digital dalam Membangun Birokrasi yang Modern, Membangun Integritas ASN melalui Optimalisasi Teknologi Digital, menjadi agenda pada Rakornas tahun ini.

“Rakornas dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla, sedangkan paparan dibawakan oleh beberapa menteri diantaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan juga Komisioner KASN” tutur Kepala BKPSDM Kab. Soppeng, Andi Mahmud.

Dalam siaran pers yang dirilis oleh Biro Humas BKN dijelaskan bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, baik dari Pemerintah Pusat & Daerah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa melalui pelayanan publik yang efektif, terutama dalam era transformasi digital yang justru seharusnya mempermudah pelayanan.

Hal yang sama ditekankan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada seluruh birokrat pusat dan daerah agar setiap ASN harus siap terhadap perubahan, khususnya dalam percepatan layanan melalui teknologi. Birokrasi sudah harus berlangsung cepat sekaligus akurat. Teknologi membantu ASN untuk mewujudkan itu, sehingga reformasi birokrasi dapat dirasakan hasilnya oleh publik.

Hal senada juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam paparannya bahwa birokrasi harus efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu, Menpan RB juga mengatakan lahirnya UU ASN menjadi momentum perubahan birokrasi Indonesia.

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyorti beberapa lingkup pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. Menurutnya dengan teknologi informasi saat ini, komposisi ASN harusnya lebih ramping tetapi kaya fungsi.

“Transformasi digital yang hari ini diusung BKN dalam forum Rakornas Kepegawaian 2017 yang diikuti seluruh lingkup birokrat Indonesia harus membawa manajemen ASN yang efektif dan berkontribusi, karena ASN adalah aset penting negara,” pesannya.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara juga mengingatkan bahwa teknologi dalam lingkup birokrasi jangan diartikan sebagai ajang membangun sistem aplikasi secara masif oleh masing-masing instansi pemerintah. Sebaliknya, business process dalam sistem birokrasi yang harus mengalami transformasi digital.

Di sisi lain, sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah, BKN memberikan penghargaan melalui ajang BKN Award bagi pengelola kepegawaian terbaik.(Hasriadi)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan