Melalui PP 11 tahun 2017, Bupati Soppeng Harapkan Pejabat bersih dari KKN
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Melalui pemahaman yang mendalam tentang peraturan PNS, Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak mengharapkan pejabat atau pengelola administrasi kepegawaian yang ada di Soppeng dapat terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal itu diutarakan saat membuka secara resmi Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Soppeng, di Aula Diklat BKPSDM, Selasa (21/11/2017).

“hayati secara mendalam aturan ini, sosialiasi ini diharapkan menghasilkan pejabat atau pengelola administrasi kepegawaian yang profesional, memiliki profesi, integritas, bersih dari praktek KKN dalam rangka memberikan pelayanan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang lebih kompleks pada saat ini” urai Andi Kaswadi.

Bahkan Bupati yang juga mantan ketua DPRD Soppeng itu juga mengharapkan dengan terbitnya PP yang merupakan turunan dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN tersebut, profesionalisme pengelolaan kepegawaian juga bisa meningkat.

“momentum ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kepegawaian Pemerintah Kab. Soppeng yang lebih profesional dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala permasalahan kepegawaian yang ada dapat diminimalisir dan mendapatkan solusi sebagaimana yang diharapkan” tuturnya.

Dalam mensosialiasikan PP 11 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, KPSDM Soppeng bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) IV Makassar. Dalam laporannnya, Kepala BKPSDM Soppeng, Andi Mahmud menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut hanya berlangsung sehari dan diikuti oleh para Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Kepegawaian lingkup Kabupaten Soppeng.

“untuk meningkatkan pemahaman tentang PP Nomor 11 tahun 2017 bagi kepala SKPD dan dan pejabat pengelola kepegawaian, dan sasarannya mewujudkan manajemen PNS yang akuntabel” kata Andi Mahmud.

Dalam Sosialiasi tersebut, juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kab. Soppeng atas Inovasi dalam Pelayanan Terpadu Penyelesaian dan Penetapan SK Pensiun PNS dan Janda Duda lingkup Pemkab Soppeng yang diserahkan oleh Kabid Pengangkatan dan Pensiun BKN Kanreg IV Makassar, DR. Akhmad Sauki, SH, MH.(Hasriadi)

Berita Lainnya

Berita Terbaru